BANTENKINI.COM, SERANG- Mahasiswa dan pemuda di wilayah Serang utara (Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Lebak Wangi, Carenang, dan Binuang) menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum pro terhadap kepentingan rakyat terutama wilayah Serang bagian utara.
Pemuda asal Serang Utara Ahmad Muhazer menilai dampak pembangunan industri yang berada di wilayah Serang Timur sejak dimulai pada tahun 1991 belum memihak kepada penanggulangan masalah pengangguran di Kabupaten Serang.
“Pengangguran di kabupaten serang yang menjadi peringkat pertama di provinsi banten, tidak sesuai dengan ratusan Industri di kabupaten serang, masyarakat hanya mendapatkan imbasnya saja,” ujarnya, Selasa (10/3).
Bahkan, Kecamatan Tanara yang diwacanakan akan menjadi pusat pembangunan wisata religi, nyatanya sampai sekarang belum ada reasliasi.
“Kecamatan tanara kini sedang mengalami perubahan yang sangat drastis dengan adanya pembangunan skala internasional akan tetapi pertanyaan nya apa yang sudah di lakukan oleh bupati serang sampai saat ini,” tuturnya.
Disisi lain Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut) Imran Nawawi menuturkan belum lagi masalah sungai cidurian dan ciujung masih terus menjadi masalah klasik yang berlum terselesaikan.
“Bupati serang dari tahun ke tahun tak pernah tegas dan tak pernah mengambil kebijakan yang menyelamatkan masyarakat di wilayah serang utara, karna sampai sekarang pencemaran sungai terus saja menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di serang utara,” ujarnya.
Akibatnya, masyarakat yang selalu menjadi imbas dari masalah tersebut, mulai dari segi ekonomi yang signifikan turun drastis akibat sumber daya alam nya di rusak, kesehatan yang selalu membelenggu masyarakat akibat dampak tersebut seprti halnya keracunan, gizi buruk dan stunting.
“Pendidikan pun sama terkena dampak akan hal itu karna akibatnya anak-anak petani dan nelayan disana sampai putus sekolah karna hal tersebut, selain itu faktor ekonomi juga mendasari wilayah serang utara menjadi pemasok tenaga kerja indonesia (TKI) terbanyak di Kabupaten Serang,” ucapnya.
Selain pencemaran lingkungan dikatakan Imron di kabupaten serang ternyata masalah infrastruktur juga menjadi kegelisahan masyarakat di serang utara.
“Sampai sekarang sebagian besar infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serang masih banyak yang belum tersentuh oleh pembangunan,” tuturnya.
Sedangkan dalam perda no 3 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan jalan di kabupaten serang harus di evaluasi dan di kritisi karna memang yg menjadi ketentuan akan prioritas pembangunan tidak tepat sasaran karna yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jalan ternyata tidak di jadikan prioritas.
“Maka pemuda dan mahasiswa di Serang Utara menyatakan sikap bahwa Bupati Serang telah gagal dalam menjalankan roda pemerintahan nya, karna bupati serang belum bisa memecahkan masalah klasik yang berdampak besar di wilayah kami,” tutupnya.(Red).
