TANGERANG, | Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana Bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk menggelar kegiatan sosialisasi tentang Sosial Kebijakan Perumahan BTN dengan tema “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan,”.
Dalam kesempatan tersebut ananta wahana mengatakan pihaknya mendukung peran aktif PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dalam pembiayaan rumah rakyat.
Dukungan tersebut, kata Ananta, agar BTN dapat lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasalnya, lanjut dia, sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Selain itu, secara langsung berdampak pada 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
“DPR mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi. Terlebih, mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” kata Ananta di Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, minggu, (7/5/2023).
Selanjutnya, Ananta mengatakan, pihaknya akan terus melibatkan pihak perbankan seperti BTN dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Karena itu, Ananta meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder terkait pembangunan perumahan dalam memberi kemudahan perizinan.
“Peluang bisnis pembangunan perumahan perlu terbuka lebar karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia,” ujar politisi PDI Perjuangan, yang identik dengan blangkon bercorak Suku Baduy itu.
Selanjutnya Ananta mengungkapkan, bahwa Komisi VI DPR akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
Selain itu juga akan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa bertumbuh pesat.
“Sehubungan dengan hal tersebut, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,” imbuhnya. (red/rls)
