BantenKini.com Lebak – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Ade Hidayat menekankan alokasi dana pinjaman pada APBD 2021 dapat menyentuh maayarakat secara lebih merata. Sehingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tingkat Provinsi Banten berjalan tepat sasaran.
“Petakan secara jeli mana-mana saja aspek yang perlu disentuh oleh dana pinjaman dan berdampak pada PEN,” kata Ade Hidayat kepada Banten Kini, 4 September 2020.
Alokasi dana pinjaman APBD 2021 tak boleh memprioritaskan pembangunan sport center. Sebab, dampak terhadap pemulihan ekonominya dianggap tak begitu besar.
“Saya sepakat pembangunan sport center menyentuh masyarakat, karena terdapat tenaga kerja yang terlibat. Tapi bagaimana dengan masyarakat miskin, apakah akan terkena dampak secara ekonomi dari pembangunan sport center?. Kan tentu saja tidak, jadi harusnya dipikirkan program lain yang efeknya lebih meluas,” ucapnya.
Jika ingin menyentuh masyarakat secara luas, alokasi dana pinjaman pada bidang infrastuktur harusnya bisa membantu kabupaten/kota dan desa untuk membangun jalan yang rusak. Adapun skema penganggaranya melalui hibah.
“Langkah sangat mungkin, hibah dalam barang dan jasa kan sangat mungkin dilakukan. Saya menilai pembangunan jalan kabupaten/kota dan desa akan lebih berdampak pada ekonomi masyarakat secara keseluruhan dibanding pembangunan sport center,” katanya.
Pembangunan jalan kabupaten/kota dan desa bisa menciptakan wisata baru dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. “Pengiriman hasil produk bisa cepat, petani mudah menjual barang, dan di samping jalan juga akan banyak tumbuh pedagang-pedagang yang mereka adalah masyarakat Banten,” ujarnya.
Selain jalan, Pemprov Banten juga harus mengalokasikan dana pinjaman untuk membantu pengembangan wisata di kabupaten/kota, mulai dari aksesibilitas sampai amenitas. “Bagi Banten wisata dapat menjadi salah satu roda yang menggerakan ekonomi. Banyak wisata alam, budaya. Untuk apa kalau tidak dikembangkan, dikelola dengan baik dan membuat wisatawan tertarik,” tuturnya.
Nilai pinjaman yang diajukan Pemprov Banten kepada PT SMI cukup fantastis senilai Rp 4.9 triliun. Sangat perlu dipikirkan oleh Pemprov Banten bagaimana mendorong pendapatan agar pembayaran cicilan tak membebani APBD dikemudian hari.
Salah satunya memanfaatkan dua waduk untuk menambah PAD, dengan memaksimal pipanisasi spam regional. Airnya bisa di jual untuk perusahaan besar dan kawasan industri. Pengelolanya dibutuhkan BUMD baru dan tidak hanya mengandalkan UPT, apalagi PT BGD. Mengingat PT BGD dalam kondisi tidak sehat.
“Tambah sektor baru yang bisa meningkatkan pendapatan. Kalau jalan bagus ekonomi masyarakat berjalan, mereka bisa bayar pajak. Jangan cuma diminta bayar pajak tapi ekonomi tidak digerakkan. Jadi jangan asal membangun infrastruktur,” katanya.
Di luar itu, Pemprov Banten dapat memetakan potensi yang bisa ditangkap dari adanya tol Serang-Panimbang. Ade tidak ingin akses tol tak memberikan efek besar pada masyarakat Banten. “Petakan apa saja yang bisa ditangkap dan dikembangkan oleh Pemprov Banten. Di Tanjung Lesung ada kawasan yang mau dikembangkan seluas 1500 hektar, lebih bagus dikembangkan yang bisa berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
