BantenKini.com, Banten – Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi menilai pemerintah dalam hal ini Kabinet Indonesia maju kinerjanya terkesan lamban terutama dalam menghadapi dampak Covid-19.
Terlebih lagi Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 29 juta orang telah jadi pengangguran akibat dampak dari Covid-19 yang semakin merajalela.
Melihat kondisi kekinian dan melihat situasi Nasional kian hari tak menentu, krisis multidimensi tak dapat lagi dihindarkan,” ujar Sekretaris Jenderal, Kornas-Jokowi Akhrom Saleh, Minggu 13 Desember 2020 di Banten.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil langkah-langkah nyata.
Dalam hal ini Jokowi diminta untuk memimpin langsung mengatasi krisis multidimensi, sehingga kebijakan atau keputusan terarah satu komando, yakni hanya ada di tangan presiden selaku kepala negara.
“Presiden harus meninjau kembali Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya jauh panggang daripada api, terlebih lagi kabinet Indonesia Maju bukannya membantu presiden melainkan hanya menyusahkan saja,” ucapnya.
Kornas Jokowi pun menyinggung aksi korupsi yang menjerat dua menteri yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara.
Mereka terkesan hanya mementingkan diri pribadi, golongan dan kelompok saja, bukan memikirkan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Akibat kejadian tersebut, kata Akhrom menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya kepada Presiden Jokowi.
“Maka dari itu, Kornas Jokowi meminta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah perombakan kabinet yang tidak perform,” ujarnya.
“Karena reshuffle kabinet suatu keniscayaan dalam menghadapi kondisi objektif negara dan pemerintah pada saat ini,” ungkapnya.
Sebab jika krisis multidimensi ini tidak segera diselesaikan oleh Jokowi, bukan tidak mungkin virus-virus Radikal akan semakin tumbuh subur bak jamur di musim hujan.
Karena saat ini rakyat sudah terancam kelaparan,” ujarnya.
Kornas-Jokowi juga secara tegas mendukung aparatur negara, dalam hal ini TNI-Polri untuk menindak tegas pihak-pihak yang ingin menghacurkan keberagaman dan kebhinekaan yang sudah terjaga sejak dulu.
Maka dari itu, dikatakan Akhrom hukum harus di tegakkan seadil-adilnya, demi menjaga kenyamanan bermasyarakat dan bernegara.
Selain itu juga kami mengingatkan kepada Pihak Kepolisian agar melepaskan kepentingan politik internal di mana akan ada pergantian Kapolri dalam waktu dekat,” ujarnya.
