Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Serang mengadakan dialog kebangsaan bertajuk analisis pasca penolakan pemulangan WNI eks ISIS,
Dalam dialog yang dihelat di Gedung KNPI Prov Banten, KP3B, Kota Serang ini juga turut menghadirkan Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono. Sabtu (29/2).
Dalam kesempatan itu, Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono mengatakan, pemerintah tidak menerima atau tidak memulangkan lebih 600 orang warga Indonesia Eks Isis lantaran adanya penolakan.
“Diperlukan adanya pengawasan yang melekat tergadap orang-orang yang dianggap sebagai Eks Isis,” katanya.
Dalam hal ini, kata Edhi meyakini bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang baik. Sebab demi menjaga ketertiban dan keamanan negara.
“PMII ini harus bisa menjadi wadah menahan ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran. Jadi apa yang diajarkan atau yang dipahami itu harus disaring dengan baik,” ungkapnya.
Lanjut Edhi, kebijakan pemerintah dalam penolakan lebih 600 orang yang tergabung dalam ISIS ini, tentunya harus harus disikapi dengan bijak.
Bila perlu, masyarakat harus pula belajar tentang ketatanegaraan. Sebab, Isis merupakan organisasi terlarang yang ingin mendirikan negara didalam negara.
Akademisi dari UIN SMH Banten Maskur Wahid mengatakan, ISIS merupakan fenomena pergerakan kelompok ekstrimis, yang didominasi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Irak dan Suriah.
“Pada tanggal 29 Juni 2014 kelompok ini menyatakan dirinya sebagai negara Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, yang telah berganti nama menjadi Ada Walah Al-Islamiyah,” katanya.
Kata Maskur, dalam pergerakannya mereka menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror.
Bahkan dampaknya menimbulkan korban dan kerusakan terhadap objek vital yang strategis. Seperti lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan
Sementara Ketua FKPT Provinsi Banten Amas Tajudin mengatakan, sering kali orang melihat ISIS dan para pendukungnya dianggap bukan sebagai ancaman bahaya dan nyata, melainkan dilihat dari labelisasi islam bahkan seolah mewakili islam, inilah cara pandang yang salah dan harus diluruskan.
“Tidak sedikit orang (penggiat islam) meyakini ISIS adalah produk (bikinan) Amerika plus, tapi tidak sedikit orang mendukungnya, bahkan teriak takbir menggema menyangkal isu ISIS bukan sebagai teroris,” katanya.
Amas menuturkan, tidak sedikit program telah dirancang untuk mencegah agar faham teroris tidak meluas. Namun belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Kini eks WNI ISIS yang berada dikawasan timur tengah, ingin pulang ke negeri yang dulu ditendang, walaupun (mungkin) hanya sekedar rindu daging rendang ala masaka padang,” katanya.
Amas memandang, sikap pemerintah dalam hal ini tidak lah salah, sebab pemerintah harus menimbang-nimbang agar Indonesia tidak menjadi tumbang.
“Apabila benar pemerintah memutuskan menjemput mereka pulang ke Indonesia, mohon mempertimbangkan secara matang untuk lebih melindungi 250 juta penduduk agar terhindar dari penyebaran virus radikal terorisme ISIS yang hendak men Suriahkan Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD menjamin eks WNI-ISIS tidak akan dipulangkan, atas perintah dan kebijakan presiden RI, dengan segala pertimbangan tidak akan menjemput pulang.
