PENDIDIKAN GRATIS: KOMITMEN GUBERNUR PROVINSI BANTEN

0
233 views

Penulis: Najla Akmaliyanih

Definisi pendidikan gratis yang mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang berati pendidikan yang tidak dipungut biaya apapun. Namun, dilansir dari Academia.edu menurut Said Hamid Hasan pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung berpendapat bahwa pemahaman definisi pendidikan gratis antara masyarakat dengan pemerintah berbeda.

Pasalnya, pendidikan gratis yang dipahami oleh masyarakat berarti orang tua tidak lagi harus membayar iuran sekolah dan berbagai pengeluaran lain seperti membeli buku dan bahan ajar lainnya. Namun, pada kenyataannya orang tua masih harus menanggung biaya personal seperti buku, alat tulis, pakaian dan perlengkapan lainnya.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Gubernur Wahidin Halim bersama wakilnya Andika Hazrumy mengambil langkah program pendidikan gratis dalam rangka mewujudkan Peraturan perundang-undangan tersebut dan juga visi Provinsi Banten itu sendiri, yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Program pendidikan gratis ini sangat disambut hangat oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Dengan adanya program pendidikan gratis, masyarakat yang kurang mampu kembali memiliki harapan untuk menempuh jenjang pendidikan tanpa harus memikirkan persoalan biaya SPP. Hal ini juga menjadi harapan baru bagi para siswa untuk menggapai cita-cita mereka yang sebelumnya sempat terputus.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN dan SKh dengan menganggarkan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp. 400 miliar.

Pada tahun 2019, Pemprov Banten kembali mengalokasikan anggaran dana untuk penganggaran Bosda, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan sebesar Rp. 1,13 triliun. Sebesar Rp. 970,47 miliar dialokasikan untuk program pendidikan gratis SMAN, SMKN, dan SKh di Provinsi Banten.

Lalu bagaimana dengan anggaran Bosda di tahun 2020 ini? Khususnya dimasa pandemi Covid-19 saat ini? Berdasarkan artikel-artikel lain yang telah penulis baca sebelumnya, anggaran Bosda tahun 2020 ini sebagian besar digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan internet para siswa dalam pembelajaran daring atau online.

Melalui M. Nawa Said Dimyati, Wakil DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa Gubernur Banten atau Wahidin Halim menginginkan pengalokasian Bosda untuk menunjang kebutuhan internet para siswa di Provinsi Banten guna membantu proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online.

Namun diluar hal itu, Bosda tahun 2020 ini dianggap tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018. Dalam Pasal 10, ada empat belas poin yang disebutkan sebagai hal-hal apa saja yang termasuk dalam penggunaan dana pendidikan gratis.

Dan dalam Pasal 14 huruf (e) juga disebutkan bahwa perhitungan dana Bosda dasarnya adalah jumlah siswa penerima BOS. Namun perhitungan Bosda tahun 2020 ini dianggap hanya mengakomodir dua dari empat belas poin yang disebutkan dalam Pasal 10 tersebut.

Dilansir dari rmolbanten.com, Mulyadi selaku Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1Cikande, Kabupaten Serang membenarkan bahwa Bosda tahun 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Penggunaan Bosda tahun 2020 ini lebih besar digunakan untuk honorarium tenaga pendidik. Bahkan dana yang diterima pun mengalami penurunan.

Hal ini patut untuk dipertanyakan kembali. Karena apa? Karena dalam anggaran Bosda terdapat dana yang seharusnya mengakomodir para siswa juga, tidak hanya para guru dan staf tata usaha (TU) saja. Mulyadi kembali mempertanyakan apa dasar yang menjadi acuan perhitungan anggaran Bosda. Sedangkan saat pembahasan anggaran 2020, yang menjadi dasar perhitungan anggaran Bosda adalah siswa bukan hanya guru ataupun staf tata usaha (TU) saja.

Dindikbud mengaku bahwa dasar hukumnya adalah Permendikbud yang baru dan dianggap bisa menjadi acuan dalam penganggaran dana Bosda. Namun, pada dasarnya yang seharusnya menjadi acuan dalam penganggaran dana Bosda adalah Pergub itu sendiri, bukan Permendikbud. Karena Permendikbud ini sendiri telah mengatur dana Bosnas.

Memang pada awalnya program pendidikan gratis ini disambut hangat oleh para masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu pendidikan gratis dianggap hanya membuat kualitas pendidikan semakin menurun. Masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan dana dari program pendidikan gratis tersebut. Tetapi yang sangat masyarakat perlukan adalah kualitas pendidikan itu sendiri, tidak hanya dari soal dana saja.

M. Ojat Sudrajat S membuat laporan tentang pengaggaran dana Bosda tahun 2020 ini yang dianggap menyeleweng kepada Pengadilan Serang. Dengan pelaporan ini, bukan bertujuan untuk menunjukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Tetapi dengan adanya pelaporan ini, diharapkan dapat menyadarkan kembali Pemerintah Banten tentang penggunaan dana Bosda yang harus sesuai dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018. Terlebih lagi, program pendidikan gratis merupakan prioritas yang menjadi komitmen Gubernur Banten dalam mencerdaskan masyarakatnya.

Najla Akmaliyanih

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here