KORNAS Banten, DPRD Lebak Tak Paham Persoalan Jangan Asal Komentar

0
14 views

BantenKini.com Lebak – Terkait komentar Anggota DPRD Lebak, Imad Humaedi di salah satu Media tentang pemeriksaan Finger Print SD dan SMP tahun anggaran 2018 di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak. Ketua Komite Rakyat Nasional (KORNAS) Jokowi Provinsi Banten Yusuf Reza Soleman, mengingatkan Imad Humaedi anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar cerdas dalam berkomentar di media sosial (medsos).

“Kami ingatkan, sebelum paham persoalan terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan absensi elektronik (fingeprint) yang sempat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak. Sebaiknya dia (Imad-red) tidak berkomentar terlebih di media,” kata Yures kepada tagar, Senin 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB.

Menurut Yures, seharusnya sebagai sosok wakil rakyat Imad lebih cerdas dan matang dalam mempertinbangkan suatu statemen atau komentar, khususnya dalam memberikan komentar baik di medsos maupun media masa. Kata Yusuf, statemen tersebut bukan menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) dia sebagai anggota DPRD.

Dijelaskan Yusuf, jika sebagai wakil rakyat gegabah dalam berkomentar, dikhawatirkan nantinya bisa mempermalukan dia sendiri dan citra lembaga legislatif yang menaunginya. Semestinya, sebagai wakil rakyat, Imad Humaedi lebih fokus bekerja selaras dengan Tupoksinya.

“Kami tidak melarang anggota Dewan berkomentar apapun. Itu hak dia sebagai warga negara di republik ini. Tapi kami ingatkan, agar ia berhati-hati dalam berkomentar sebelum mengetahui pekara yang sebenarnya. Seharusnya sebelum berkomentar dia bertanya ke pihak kejaksaan,”tegas Yures.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebak Abdul Malik mengklarifikasi terkait miss komunikasi dugaan pengadaan mesin elektronik (Fingerpint) disalah satu media lokal yang menyebut adanya pemeriksaan oleh Kejari Lebak. Malik menyebut selama proses klarifikasi tidak ditemukan persoalan yang memberatkan Dikbud Kabupaten Lebak.

Menurut Malik, saat ini proses klarifikasi juga sudah selesai dan berhenti. Mungkin kata Malik karena pada saat dimintai keterangan tidak ada permasalahan. Malik menjelaskan proses fingerprint sudah berjalan dari 2018 dan pada saat pelaksanaanya tidak ada kendala.

“Sudah beres terkait klarifikasi di Kejaksaan Negeri Lebak. Kita kalau diminta keterangan datang dan menyampaikan sesuai yang dilakukan.”ucap Malik kepada tagar, Senin 17 Agustus 2020.

Dikatakan Malik adanya absensi elektronik sangat membantu objektifitas kehadiran tenaga pengajar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Malik berharap adanya fingerpint bisa mengontrol guru-guru di Satuan Pendidik Kabupaten Lebak.

“Pada masa pandemi corona ini, absensi elektronik diberhetikan sementara karena proses belajar menggunakan jarak jauh. Harapannya, ketika pandemi corona berakhir absensi elektronik bisa berjalan seperti biasa karena sangat membantu objektifitas kehadiran tenaga pendidik di Kabupaten Lebak.”terang Abdul Malik.

Sebelumnya diberitakan disalah satu media, Imad Humaedi anggota DPRD Lebak, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin absensi elektronik SD dan SMP tahun anggaran 2018 di Lebak, yang sempat di periksa institusi Adhyaksa tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here