Kondisi Abnormal, Gubernur Banten : Jangan Korbankan Anak Dengan KBM Sekolah Tatap Muka

0
15 views

BANTENKINI.COM, SERANG – Gubernur Banten angkat bicara terkait adanya kabupaten/kota di wilayahnya yang mengijinkan kelas tatap muka untuk tingkat SD dan SMP tanpa adanya kajian terlebih dulu terhadap situasi kasus Covid-19 beserta kesiapan sarana dan prasarana pendukung didaerah.

Hal tersebut dikatakan Wahidin Halim (WH) usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020 di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang Selasa, (18/8/2020).

“Kaji dulu! Gurunya harus diswab (skrinning Covid-19, red), fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya,” tegasnya.

Menurutnya pula, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh, dan ini pernah dialaminya pada tahun 1966, Karena kondisi politik kita belajar di rumah.

“Jangan sampai berdampak. Bukan pembodohan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, kondisi saat ini merupakan keadaan terpaksa, darurat. Kelas tatap muka bisa laksanakan di daerah Zona Hijau, Namun tetap dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak, ada fasilitas cuci tangan, siswa dan guru memakai masker, serta persyaratan lainnya.

Gubernur Banten mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati/walikota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya.

“Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan Sekolah yang menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan Desember,” ungkapnya.

Perspektif umum, lanjut Gubernur Banten, sekolah memang penting. Tetapi dalam situasi dan kondisi seperti saat ini orang tua juga harus juga punya pertimbangan matang. Kalau anaknya kena, sakit, siapa yang bertanggungjawab? pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab?

“Boleh kerja, produktif. Tapi jangan kena atau sakit. Kalau kena biayanya mahal. Tinggal masyarakat yang disiplin, guru juga. Kalau ada anak yang kena atau sakit, prihatinkan?” tuturnya.

Menurut Gubernur Banten, meski sudah ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua dan bukan menjadi tanggungjawab sekolah, namun nanti akhirnya jika sudah kena menjadi tanggung jawab pemerintah juga.

“Jangan korbankan anak untuk kelas tatap muka, Ini kebijakan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo. Negara sudah mengeluarkan Rp 600 triliun untuk membiayai. Ini keadaan darurat, abnormal,” pungkasnya.(aij)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here