13 Reklame Besar Menunggak Pajak

0
92

BantenKini.com KOTA TANGERANG – Sebanyak 13 reklame luar ruang (billboard) bandel menunggak pajak ditempeli stiker bertuliskan “Pemilik/Pengelola Media Reklame Ini Belum Membayar Pajak Daerah” oleh Tim Beruang Hitam Bidang Gakumda Satpol PP bersama Badan Pengeĺolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang.

Penindakan penempelan stiker itu dilakukan Kamis 28 November 2019 di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamŕin, Kota Tangerang. Reklame yang menunggak pajak itu semuanya ukuran besar dan terpampang jelas di tepi jalan.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, Kaonang mengungkapkan pihaknya terus-menerus bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membangun sinergitas untuk menertibkan reklame wajib bayar pajak namun membandel tak mau melaksanakan kewajibannya.

Dalam melaksanakan penindakan reklame nunggak pajak ini, Bidang Gakumda Satpol PP bersinergi dengan BPKAD Kota Tangerang.

“Pajak reklame itu merupakan salah satu potensi pemasukan asli daerah Kota Tangerang. Maka itu kami terus genjot dan ingatkan mereka, agar para pengusaha reklame luar ruang taat pajak dan patuh aturan,” beber Kabid Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, Kaonang.

Di tempat terpisah, Pemerhati Tangerang Live, Yahya Suhada merespon positif penindakan yang dilakukan Beruang Hitam Gakumda Satpol PP bersama BPKAD. Menurut Yahya Suhada penindakan penempelan stiker terhadap reklame penunggak pajak merupakan peringatan keras terhadap para pengusaha reklame.

“Hendaknya para pengusaha reklame itu taat pajak. Mereka jangan hanya ingin meraup keuntungan usaha di wilayah Kota Tangerang. Sementara kewajibannya membayar pajak mereka abaikan,” terang Yahya Suhada yang juga tokoh muda Kota Tangerang.

Sebagai daerah layak investasi, sambung Yahya Suhada, Pemerintah Kota Tangerang sangat terbuka bagi masyarakat maupun investor yang melakukan kegiatan ekonomi di sini.

Namun, tegas Yahya para pengusaha harus mematuhi segala peraturan yang ada di Kota Tangerang. Semua prosedur kegiatan usaha jangan ditabrak.

“Bila para para pengusaha reklame itu tetap bandel tak mau bayar pajak, harus ditindak tegas,” ujar Yahya Suhada.

Dalam penegakan produk hukum daerah diperlukan kerjasama dengan instansi
terkait dan perlu merapatkan barisan guna mewujudkan langkah-langkah koordinasi untuk disepakati bersama dalam penindakannya.

“Karena ketika kita berbicara penegakan Perda dan Perwal, kita tidak bisa bekerja sendiri,” pungkas Pemerhati Tangerang Live, Yahya Suhada.***

Ateng San

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here